Pangan Sehat Untuk Rakyat

Beberapa waktu yang lalu bulan suci Ramadhan bagi sebagian besar orang, terutama bagi umat Islam menjadi momentum yang begitu berarti. Dilihat dari sudut pandang sosial, momentum tersebut jelas mengisyaratkan bahwa pentingnya merasakan yang telah sering dirasakan rakyat miskin di negeri ini, yaitu kelaparan. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 16 Oktober diperingati Hari Pangan Sedunia dengan tema yang dipilih “The Right to Food”. Pada dasarnya selain asupan nutrisi yang rendah, jumlah kecukupan pangan bagi rakyat miskin merupakan permasalahan bangsa yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kita telah banyak menyaksikan kematian akibat gizi buruk dan kelaparan yang melanda negeri ini, dan itu banyak menimpa generasi muda yang tumbuh di lingkungan ekonomi tak mencukupi.

Tingkat kelaparan atau belum tercukupinya kebutuhan minimum gizi yang terjadi pada masyarakat Indonesia antara lain dipengaruhi oleh jumlah konsumsi serta jenis dan kualitas bahan pangan. Industrialisasi pangan yang akhir-akhir ini mulai menghegemoni pasar, dari mulai makanan ringan hingga makanan pokok masyarakat yang dikemas secara instan mengindikasikan adanya liberalisasi dalam arah pertumbuhan pangan di dunia. Semakin tinggi harga kebutuhan makanan pokok masyarakat dan juga tidak terjangkaunya produk pangan yang dikemas menjadi lebih eksklusif dan mulai menjauh dari daya beli masyarakat kita.

Permasalahan yang muncul dari kondisi ini selain kelaparan dan gizi buruk adalah keracunan makanan yang pada satu dasawarsa ini angkanya rata-rata meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, kasus keracunan makanan sempat mebuat keresahan warga beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2003 tidak kurang 100 orang menderita keracunan makanan baik itu yang terjadi secara massal maupun satuan kasus kemudian bahkan hingga mengakibatkan kematian 5 orang (Banjarnegara, 2004), satu keluarga (Pekanbaru, 2007), dan masih banyak kasus yang lain.

Kasus-kasus seperti diatas tentu saja hanya menjadi satu contoh kecil permasalahan pangan yang menimpa bangsa ini. Dari mulai karyawan atau buruh pabrik hingga santri dan murid sekolah dasar, rata-rata korbannya berdiri atas ketidakmampuan mereka memilih makanan yang layak baik karena faktor kemiskinan ataupun ketersediaan pangan. Merujuk pada kebijakan Pangan Nasional yaitu yang tertera dalam PP Nomor 68 Tahun 2002, bahwa pemerintah diamanatkan harus melaksanakan kebijakan ketahanan pangan yang terkait dengan cadangan pangan dan distribusi pangan tanpa mengesampingkan komoditas lain.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa semua perangkat yang mengatur tentang ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu. Mengutip pernyataan Siti Aisyah Dahlan, anggota komisi E DPRD Jateng beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah Jateng harus harus memprioritaskan perbaikan gizi masyarakat, agar pada tahun 2008 sudah tidak ada lagi penduduk yang mengidap gizi buruk, maka hal serupa harus dilaksanakan di tingkat Nasional.

Kembali mengingat tema yang diangkat dalam Hari Pangan Sedunia Tahun ini bahwasanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Lebih dari pada itu ketahanan pangan merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan atas pangan dan penjajahan melalui pangan diatas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Momentum Hari Pangan Sedunia adalah saat yang tepat untuk merefleksikan kembali kebijakan pangan negeri kita dan juga melakukan kritik terhadap kebijakan global. Dalam hal ini peran PBB dan juga organisasi sayapnya yang bergerak di bidang pangan dan aspek yang melingkupinya sangat besar berpengaruh bagi kondisi pangan secara makro. Konsep pangan sebagi hak asasi harus menjadi ruh bagi langkah strategis kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam forum Internasional.

PBB melalui World Food Program (WFP) telah memutuskan bahwa semua produk makanan yang didistribusikan lewat WFP harus difortifikasi mineral dan vitamin, maka hal ini bukan hanya saja pada akhirnya memberikan ruang monopoli bagi negara maju untuk menguasai pasar pangan dunia melainkan juga benar-benar berorientasi pada kesejahteraan pangan bagi warga dunia. Karena seringkali meskipun dengan arahan kebijakan yang positif pada akhirnya mendesak negara dunia ketiga untuk hanya menjadi konsumen, yang mengakibatkan ketidakmandirian bangsa. Padahal kita tahu bahwa daya beli masyarakat Indonesia rendah dan juga harga pangan yang telah menjadi komoditi global cenderung tinggi karena pengaruh banyak hal.

Hal yang paling harus kita waspadai adalah proses standarisasi pangan secara Internasional. Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengemukakan dalam workshop “Implementasi Technical Barrier to Trade, WTO Agreement” di Jakarta pada bulan september yang lalu, bahwa konsep standarisasi pangan harus berkiblat pada standar yang berlaku secara Internasional. Hal ini berarti mengarahkan pad kebijakan pangan yang berorientasi pasar, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita jelas masih terjebak pada angka ketercukupan gizi dan daya beli yang rendah.

Kondisi di dunia menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan terbesar akan terjadi di negara-negara sedang berkembang (85 persen) sedangkan peningkatan produksi pangan dunia akan bersumber dari negara-negara maju (sekitar 60 persen). Hal tersebut kemudian terkait dengan masalah ketahanan pangan yang terutama akan terjadi di negara berkembang, dimana penduduk negara berkembang hanya akan mengkonsumsi sereal kurang dari separuh dan mengkonsumsi daging sepertiga konsumsi penduduk negara maju. Hal ini akan secara nyata mempengaruhi pola pergerakan pangan dunia.

Kembali lagi kita harus menyadarkan pada pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat bahwa pangan adalah hak asasi dan untuk itu baik kebijakan pangan secara mikro maupun makro harus berorientasi pada ketercukupan dan mutu yang baik bagi rakyat. Dukungan dari semua komponen masyarakat sangat berarti untuk tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini peran serta akademisi dan juga industri pangan untuk memproduksi dan mempromosikan makanan sehat bagi rakyat dengan harga yang terjangkau sangat dibutuhkan.

Kondisi di negeri sudah sangat memprihatinkan, di satu sisi kita butuh bersaing dalam era globalisasi namun di sisi lain begitu banyak rakyat kita yang masih kelaparan hingga mengakibatkan kematian. Momentum Hari Pangan Sedunia dan juga Hari Raya Idul Fitri yang jatuh tiga hari yang lalu semoga menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk senantiasa mewujudkan pangan yang sehat bagi rakyat.

Begras Satria

Presiden BEM UNSOED

Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Unsoed

Categories: Goresan Tintaku | 3 Komentar

Navigasi pos

3 thoughts on “Pangan Sehat Untuk Rakyat

  1. Taufiq Ali

    Ya benar…Mari kita perhatikan nasib pangan bangsa Indonesia

  2. bangbegs

    nasib manusia Indonesia sepuluh tahun mendatang tergantung kebijakan pangan kita hari ini….

  3. junedi - himateta

    kedaulatan pangan harga mati bagi kita,yang harus kita perjuangkan…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: